Perspektif pertanian
berkelanjutan telah tersosialisai secara global sebagai arah ideal pembangunan pertanian. Pertanian
berkelanjutan bahkan kini tidak lagi sekedar wacana melainkan sudah menjadi
gerakan global.
Peranian berkelanjutan telah menjadi
dasar penyusunan protokol aturan pelaksanaan (rules of conduct) atau standar
prosedur operasi “Praktek Pertanian yang Baik” (Good Agricultural Practices =
GAP). Sebagai sebuah gerakan global maka praktek pertanian berkelanjutan
menjadi misi bersama komunitas Internasional.
Negara, lembaga pembangunan, organisasi swadaya masyarakat dan lembaga konsumen internasional turut mendorong dan mengawasi pelaksanaan prinsip pertanian berkelanjutan tersebut. Kepatuhan produsen terhadap standar praktek pertanian berkelanjutan menjadi salah satu atribut preferensi konsumen atas produk pertanian. Karena itu setiap perusahaan Agribisnis haruslah senantiasa mematuhi prinsip Praktek Pertanian yang Baik (PBB) agar dapat memperoleh akses pasar, khususnya di pasar Internasional. Lebih jauh dari perolehan akses pasar, PBB pada dasarnya adalah operasionalisasi dari pertanian berkelanjutan, juga merupakan salah satu sumber keunggulan bersaing. Usaha agribisnis yang terbukti memenuhi standar PBB akan mampu mengalahkan perusahaan pesaing yang tidak memenuhi standar PBB. Agar dapat dipercaya secara internasional maka perusahaan haruslah memiliki sertifikat yang diterbitkan secara Independent bereputasi Internasional yang biasa disebut “ecolabel”. Selain oleh warga dan organisasi masyarakat internasional, gerakan pertanian berkelanjutan juga sudah disepakati oleh perserikatan bangsa Bangsa (PBB).
Promosi dan pengawasan praktek pertanian berkelanjutan merupakan salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan perdagangan suatu negara. Dalam kaitan inilah kasus penolakan pengiriman ekspor produk pertanian semakin kerap terjadi pada beberapa tahun teakhir. Itu berarti, kepatuhan terhadap standar pertanian berkelanjutan merupakan salah satu kunci akses pasar bagi produk pertanian.
Gerakan pertanian berkelanjutan juga didorong sekuat-kuatnya oleh lembaga-lembaga donor internasionalseperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan Bank Pembangunan Asia. Kepatuhan terhadap praktek pembangunan pertanian berkelanjutana merupakan salah satu persyaratan pemberian bantuan oleh lembaga dan negara donor. Selain secara langsung dalam penentuan proyek pembangunan, tekana n untuk mematuhi praktek pertanian berkelanjutan juga dilakukan melalui penentuan atau penetapan kebijakan domestik suatu negara, khususnya negara-negara sedang berkembang yang membutuhkan bantuan pembangunan dari negara dan lembaga donor pembiayaan pembngunan Internasional. Pada gilirannya, kebijakan Negara penerima bantuan tersebut akan mengarahkan dan memaksa pengusaha agribisnis memenuhi standar praktek pertanian berkelanjutan.
